Kemiskinan Tapanuli Utara Sebuah Pencitraan atau Kenyataan?

Ada sebuah makalah yang menarik dan kenyataannya mendukung apa yang pernah disampaikan oleh penulis pada judul yang disebutkan sebelumnya.
Sebuah paper Pasca Sarjana setebal 6 halaman yang ditulis oleh Toga P. Sihotang dari Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang dirilis tahun 1997, memang menjadi menyentuh pemikiran dengan pertanyaan; Apakah Kemiskinan di Tapanuli Utara sebagai sebuah Pencitraan atau Kenyataan? 
Paper ini mengambil judul ‘Analisa Penyebab Masalah Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara’, dengan mengambil sample penelitian di empat desa yaitu dua desa di Kecamatan Sipoholon seperti Desa Tapian Nauli dan Desa Hutaraja Hasundutan, kemudian dua desa di Kecamatan Tarutung yaitu Desa Sihujur dan Desa Sitampurung.

Sepertinya Peta Kemiskinan di Tapanuli Utara itu bukanlah suatu Pencitraan yang selama ini dicurigai sebagai alat untuk melegitimasi Pemerintahan Daerah memohon bantuan atau memohon pengertian dari Pemprov Sumut dalam pengkabulan budget anggaran untuk Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya atau pemda-pemda di Tanah Batak pada umumnya. Kenyataannya bahwa pemda-pemda yang masuk dalam Peta Kemiskinan atau sebagai Kabupaten termiskin kebetulan semuanya ada di kawasan yang disebut Tanah Batak seperti;  Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, Karo, termasuk Kabupaten Nias, di lahan-lahan yang didoninasi oleh lahan kering dengan kondisi termarjinalkan.

Melihat pokok pembahasan dalam paper ini sudah mencakup semua aspek penelitian yaitu; Pemetaan faktor sumber daya manusia, potensi wilayah, sarana dan prasarana;  Sistim produksi tanaman pangan secara khusus dan sistim pertanian secara umum; Penelaahan persoalan ketahanan pangan; Peranan pranata sosial yang ada; dan mekanisme pemasaran yang tersedia, maka data yang tertera atau kesimpulan penelitiannya cukup mewakili sebutan Peta Kemiskinan.

Menurut kriterianya, berdasarkan Kriteria Sayogyo bahwa lahan minimal yang harus diusahakan untuk mendapat hidup layak adalah 0.51-2,28 Ha. Sementara berdasarkan perhitungan penulis atas lahan tersedia untuk jumlah penduduk yang ditulis di Artikel Ada Apa Di Sipoholon? Bahwa untuk setiap KK hanyalah seluar 0,25 HA, yang dihitung berdasarkan data-data yang dikutip dari Statistik Pemda Tapanuli Utara untuk Kecamatan Sipoholon. Dan kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan pengamatan penulis, sangat sedikit yang memiliki lahan sawah seluas 0.25 Ha atau setara dengan 2500 m² atau bahkan tak ada yang memiliki luas lahan usaha sebidang itu?

Hasil penelitian juga memaparkan bahwa jumlah jiwa per KK adalah sebanyak 6,23 jiwa, sementara perhitungan penulis sebesar 4,65 Jiwa/KK, menunjukkan bahwa  antara objek penelitian yang dilakukan di tahun 1996 sampai dengan data perhitungan penulis berdasarkan data tahun 2003, terjadi pengurangan penduduk yang mungkin saja karena tak makan di kemiskinannya, atau pindah karena tak punya prospek lagi di daerahnya itu.

Batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS-1992 adalah penghasilan Rp 255.500 per kapita per tahun, sementara penduduk di ke-empat desa penelitian tersebut hanya Rp 174.314 per kapita per tahun. Bila kita berpatokan kepada Standad Bank Dunia Rp 730.000 per kapita per tahun pada masa itu, maka rakyat di Tapanuli Utara ini sudah memang benar-benar miskin. Untuk menyamakan ke batas garis kemiskinan yang di Standardkan oleh Bank Dunia itu maka harus ada upaya sebesar lebih dari 4 x lipat untuk segala bidang. Apakah manusia manusia disini mampu meningkatkan sinerginya 4 x lipat, katakan dalam waktu setahun dimana manusia di daerah lainpun tentu sedang meningkatkan sinergi dirinya untuk lebih maju? Lalu bila kemampuan ini tidak mampu dilakukan, maka bukan hanya ¼ dari batas garis kemiskinan, boleh jadi kemiskinan mereka sudah menjadi hanya sepersepuluh dari batas garis kemiskinan saat ini.

Bila secara radikal kita membandingkan UMR Sumatera Utara untuk tahun 2011 sebesar Rp 1.035.500, tentu saja kehidupan layak seseorang untuk menghidupi dirinya dalam sebulan sekitar nilai tersebut. Lalu bila dibandingkan dengan penghasilan penduduk di empat desa penelitian tersebut dalam setahun, maka akan ada perbandingan sekitar 1: 72 yang artinya boleh kita persepsikan dengan berbagai sudut pandang, misalnya: Kekuatan satu orang di tingkat Sumatera Utara akan setara dengan kekuatan 72 orang di Kecamatan Sipoholon; atau kalau dibandingkan dengan tinju maka satu orang di tingkat Sumatera Utara akan setara dengan melawan 72 orang di kecamatan Sipoholon; atau bila berperang, untuk satu orang Tingkat Sumatera utara yang gugur, maka akan setara dengan 72 orang di Kecamatan Sipoholon. Mungkin pandangan ini disebutkan dengan bahasa hiperbolis, tetapi kenyataan perhitungannya memang demikian.
Objek penelitian yang dipaparkan dalam paper Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang ditulis oleh Toga P Sihotang tersebut, ditujukan untuk gambaran bagi pemegang kebijakan bila memang mau mensetarakan rakyatnya sebagaimana dicitacitakan dalam pembukaan UUD’45 dan pasal 33-3 dan pasal-34, yang memang harus dibantu dan diselesaikan permasalahannya oleh negara .

Bila Negara, dalam hal ini Pemerintahan di Pusat, di Tingkat Provinsi, Di Tingkat Kabupaten, Di Tingkat Kecamatan tidak mampu melihat permasalahan yang ada. Maka wajar saja bila sebagian rakyat di kawasan Nusantara ini meminta agar mereka dihapuskan saja dari catatan di negara ini. Atau apabila ada pemikiran dari rakyat di kawasan itu yang mempertanyakan dirinya berbanding dengan diri orang lain dikawasan lain di Nusantara ini yang sudah mencapai kemakmuran, tentu mereka berpikir untuk kemajuannya, apakah ingin memerdekakan diri, atau menuntut membentuk kecamatan baru, atau kabupaten baru atau propinsi baru, agar mereka mampu mengurusi dirinya sendiri terlepas dari ikatan yang menjerat leher sendiri, karena kenyataannya mereka tidak pernah diurusi.

Jadi, bahasan ini membuktikan bahwa kemiskinan di Tapanuli Utara yang sampai saat ini menjadi daerah termiskin di Sumatera Utara, dengan predikat Peta Kemiskinan, bukanlah sebuah pencitraan yang dibuat-buat oleh pribadi-pribadi yang menjadi tertuduh sebagai bagian dari politisasi kepentingan pribadi, tetapi kemiskinan ini memang menjadi kenyataan sepanjang masa. Tragis kali kau Tapanuli Utara…..